Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani, menggelar rapat koodinasi di Kantornya. Rapat ini akan membahas penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan RI (Menkes) Nila Faried Moeloek, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil.
Selain itu tampak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin.
Puan mengatakan untuk menindaklanjuti bencana alam tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Penanggulangan gempa bumi di Provinsi NTB mengundang para menteri untuk bisa melakukan rapat koordinasi terkait keluarnya Inpres nomor 5 untuk percepatan rehabilitas dan rekonstruksi di NTB,” ungkapnya di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (31/8).
“Pada Rakor ini tentu saja akan kita fokuskan kepada rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus segera ditindaklanjuti oleh semua Kementerian dan Lembaga,” lanjut dia.
Dia mengatakan bencana gempa di Lombok, berdampak pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat NTB. Penanganan selama tanggap darurat telah dilakukan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah, kementerian terkait, TNI, Polri dan masyarakat.
“Sampai saat ini masih terjadi gempa susulan di wilayah NTB. Oleh karena itu diperlukan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana gempa bumi di NTB,” tandasnya.
